Sejak 2007, NU Sudah Peringatkan Pemerintah Soal Sistem Khilafah HTI

Khilafah. (Foto: Istimewa)

NUKITA.ID, MALANGPembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah masih menjadi wacana hangat. Banyak pertanyaan publik yang muncul mengapa HTI harus dibubarkan. Menyikapi hal itu, NU memutuskan dalam Mahtsul Masail. Ini keputusan NU soal system Khilafah.

“Mengapa kia-kiai Nahdatul Ulama (NU) sangat mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah?” Apakah karena NU menyokong pemerintahan Jokowi?

Penolakan kiai-kiai NU kepada HTI, sebenarnya lebih terarah pada konsepsi khilafah yang diusung HTI. Dan penolakan NU pada sistem khilafah bukan datang serta merta pada situasi saat ini. Tetapi sudah diputuskan sepuluh tahun yang lalu. Tepatnya pada 4 November 2007.

NU mengambil sikap menolak keberadaan sistem khilafah diputuskan dalam Bahtsul Masail (seperti Komisi Fatwa MUI. Arti harfiahnya: pembahasan masalah) tentang Khilafah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo, Jawa Timur.

Para ulama dan kiai NU berkumpul selama dua hari,yakni sejak 2November 2007 silam, hingga akhirnya memutuskan: Tidak ada dalil nash yang mewajibkan khilafah. Karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah.

Keputusan tersebut berdasar penelusuran tim Komisi Bathsul Masail di kitab-kitab yang dipelajari oleh Nahdliyin. Seperti Kitab Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami, Al Qoish Al Hami' Al Asyarqi Jam'il Jawami', Ad Din Wa al Daulah wa Tathbiqi as Syari'ah, Al fiqhul Islami, selain Al Quran dan Hadist tentunya.

Di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada yang menyebutkan perlunya dibentuk sistem khilafah. Keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyyah (penentuan hukum sendiri).

Sebelumnya para kiai dan ulama NU berkumpul di Pesma Al-Hikam Malang tahun 2006 silam. Kurang lebih untuk membahas yang sama. Pembahasan yang dipicu oleh banyaknya pertanyaan kaum nahdiyin kepada para ulama saat itu.

“Adakah tuntutan syari’ah berbentuk dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam?“

Selain hasil komisi Bathsul Masail diatas, tim rekomendasi atau tausiyah menyodorkan saran kepada pemerintah untuk mewaspadai ideologi trans nasional seperti kekhilafahan. 

Tim Tausiyah Samsul Huda mengatakan, “Pemerintah, tokoh agama dan masyarakat hendaknya mewaspadai bahaya ideologi trans nasional yang mengancam ideologi negara, persatuan nasional dan NKRI.”

Ringkas kata, NU telah mengambil sikap atas konsep khilafah yang diusung oleh HTI sejak tahun 2007. Dan NU telah memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai ideologi HTI ini yang dapat mengancam NKRI.(*)

Comments