Darurat Covid-19, PBNU Minta Pilkada Serentak Lanjutan 2020 Ditunda

Foto : Istimewa

NUKITA.ID, JAKARTA – Merespon rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Lanjutan Desember tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menyatakan sikapnya.

Melalui surat edarannya, PBNU meminta KPU, Pemerintah dan DPR RI mengeluarkan aturan penundaan Pilkada 2020, sampai masa darurat terlewati.

Dalam surat yang ditandatangani Said Aqil Siradj Ketua Umum dan Helmi Faishal Zaini Sekjen, PBNU menilai, walau pun ada aturan penerapan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19, tahapan Pilkada salah satunya kampanye sangat sulit dilakukan tanpa keterlibatan orang banyak.

Selain itu, PBNU meminta supaya anggaran Pilkada 2020 direlokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan memperkuat program jaring pengaman sosial.

Kemudian, PBNU mengingatkan poin Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2012 tentang perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang lebih banyak menimbulkan kerugian (mudharat) karena politik uang dan biaya yang tinggi.

Lebih lanjut, PBNU mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19, tanpa mengesampingkan upaya menjaga perputaran roda perekonomian.

Menurut PBNU, melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan di tengah wabah penyakit, sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.

Tapi, karena panularan Covid-19 sudah tahap darurat, PBNU menyatakan prioritas kebijakan pemerintah sebaiknya untuk mengatasi krisis kesehatan. (*)

Comments