Gerakan Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan

Foto: Nukita.id

NUKITA.ID, MALANG – Indonesia merupakan tempat persinggahan dari lalu lalang barang, manusia dan juga ideologi. Sebagai tempat persimpangan (Le Carrefour) ia harus kuat. Jika tidak, maka akan menjadi ladang subur bagi ide-ide dari luar yang belum tentu baik untuk ditumbuh-kembangkan. 

Kelompok Islam yang mengkolaborasikan antara nilai-nilai agama dan negara adalah Nahdlatul Ulama (NU), Ormas terbesar yang mazdhab fiqihnya ikut pada salah satu dari imam Hanafi (699-767 M), Malik (711-795 M), Syafi'i (767-820 M) dan Hanbali (780-855 M); madzhab teologinya ikut Al-Asy'ari (873-935 M) dan al-Maturidi (w.944M); kepada al-Ghazali (1058-1111 M) dan Junaidi al-Baghdadi dalam hal tashawuf. Ada juga Ormas lain yang haluan Aswajanya sejalan dengan NU dan juga menerima Pancasila sebagai kesepakatan bersama dalam bernegara. 
 
NU adalah respon bagi gerakan pembaharuan; wujud pembelaan terhadap ortodoksi kaum tradisional Islam yang sedang terancam oleh reformisme Islam yang saat itu terpengaruh oleh gerakan Wahabisme yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792 M). Secara konseptual, Islam Nusantaralah yang melahirkan NU pada 1926, meskipun ia baru dikenal kembali setelah Muktamar Jombang 2015. 
 
Seiring zaman, pemikiran NU mengalami dinamisasi. Meskipun didominasi oleh kaum sarungan, pemikirannya tidaklah jumud, tekstualis. Bahkan kaum mudanya ada beberapa yang liberal. Namun pasca Munas Alim Ulama NU di Surabaya 2006, NU menjadi lebih moderat dan dinamis. Meminjam istilah Kyai Ma'ruf Amin, “la konservatiyyan wa la libraliyyan”. NU tidak konservatif, tidak pula liberal, tetapi dinamis dan punya kerangka metode berpikir yang jelas. 
 
Islam Nusantara (ISNUS), menurut Syafiq Hasyim adalah identitas, bukan aliran keagamaan baru. Suatu yang menempel dan menerima pengaruh dari perubahan. Sedangkan agama adalah sesuatu yang bersifat tetap. Dengan identitas tersebut Islam yang ramah, relevan, hormat dan akrab dengan tradisi lokal dapat ditumbuhkan. Jadi tidak terkait dengan membuat ajaran baru, dan itu sangat tidak mungkin, karena para ulama NU tahu secara mendalam tentang hal ini. Bukan juga upaya liberalisasi yang memisahkan Islam dengan konteks Arab, sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras (Igaras) dan gerakan Islam lain yang berbasis ideologi Salafi-Wahabi. Tidak pula menganulir konsep Islam Rahmatan lil alamin yang digaungkan Kyai Hasyim Muzadi. 
 
ISNUS adalah Islam Ahlusunnah Waljamaah (Aswaja) dengan cita rasa dan sentuhan Indonesia. Cara dakwah Walisongo adalah contoh dan implementasi dari konsep ISNUS. Penyatuan antara agama dan tradisi lokal. Melalui Walisongo dakwah Islam berhasil tanpa harus pemeluknya kehilangan rasa sebagai manusia yang tinggal di Indonesia dengan kebudayaan lokalnya yang melekat. 

Identitas ini tidak berarti hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama. Bukan juga meninggalkan norma demi budaya. Tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman teks dengan tetap memberikan peranan kepada Ushul fiqh dan kaidah Fiqh. Konsep yang dikembangkan para wali yang kemudian diteruskan oleh para ulama NU memiliki kekhasan unik ─yang bahkan tidak dijumpai di Timur Tengah─ yang kemudian mewujud sebagai Islam yang damai, toleran, dan suka tabayyun. Untuk dapat menjadi seperti ini, menurut Kyai Said, butuh dukungan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Karena kita harus tahu bahwa Islam di Indonesia bisa berkembang pesat bukan karena persoalan agama saja melainkan dukungan kebudayaan dan sosial politik.

Saat ini kita dihadapkan pada masalah yang lebih serius dari isu formalisasi Syariat Islam, yaitu meningkatnya radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Radikalisme ini merambah ke mana-mana. Tidak hanya di ruang keagamaan saja, namun juga berhasil masuk ke ruang politik, pendidikan dan birokrasi. Banyak politisi kita yang diam dan sengaja membiarkannya tumbuh untuk tujuan kemenangan politik mereka. Selain itu, kita dihadapkan pada isu kebangkitan populisme konservatif Islam yang berkelit kelindan dengan lakunya politik identitas keagamaan. Belum lagi populisme yang muncul di internal NU sendiri, yang lambat laun jika tidak ditangani, akan mengancam eksistensi NU yang selama ini memiliki trademark moderat, berimbang dan toleran.

Semua problematika di atas, bisa menjadi jalan bagi NU untuk menemukan kedewasaannya, namun bisa juga menjadi jalan terjal penuh onak duri. Demikian lebih baik untuk menguji apakah dengan ISNUS-nya, NU benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Inilah cara untuk menjadi lebih realistis agar agenda yang dicanangkan NU bisa berhasil dan benar-benar ber-energi untuk kerangka gerakan Islam dalam bingkai keindonesiaan. Agar pada 2019 NU benar-benar menjadi mainstream bagi semua gerakan perubahan sosial keagamaan dan politik di Indonesia.

 
 *Oleh Wakil ketua PWNU Banten, Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Banten, Sukron Makmun.

Comments