Abah Sanusi, Bupati Harapan NU?

Sanusi. (FOTO: TIMES Indonesia)

NUKITA.ID, MALANG – Bagai petir menyambar di siang nan terik, penetapan Bupati Malang H Rendra Kresna sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagetkan banyak kalangan. Hanya dalam hitungan hari, Wakil Bupati H. Sanusi kemudian menerima mandat sebagai pelaksana tugas (PLT) Bupati Malang.

Dalam kacamata seorang nahdliyin, dinamika ini tentu menghidupkan antusiasme sekaligus harapan baru. Sejarah mencatat, kedekatan NU dengan kalangan eksekutif maupun legistlatif di Kabupaten Malang selama ini ibarat hidup segan mati tak mampu. Dalam banyak hal, NU masih menjadi perahu besar yang diombang-ambingkan politik kekuasaan. NU nyaris tak memiliki lobi dan nilai tawar signifikan dengan para pengampu pemerintahan di Kabupaten Malang. Padahal, jumlah warga NU di 33 Kecamatan di seluruh Kabupaten Malang mencapai jutaan jiwa.

Dan harapan baru itu pun terbit. Sanusi besar dari PKB, partai yang lahir dari rahim NU. Tetapi selama ini, politisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Ketua DPC PKB itu masih belum mampu menjawab kegelisahan warga NU Kabupaten Malang. Banyak yang menilai itu karena karena Sanusi belum pernah menyandang jabatan di pucuk pengambilan kebijakan. Yang pasti, nahdliyin merindukan kebijakan yang benar-benar menyentuh dan bukan sekedar abang-abang lambe.

Ketika memimpin PKB, Sanusi tidak tercatat memiliki konsep yang membumi terkait penyusunan perda atau kebijakan pemerintah yang benar-benar memihak perjuangan NU. Padahal sebagai ketua partai yang dilahirkan Gus Dur, harusnya hal tersebut menjadi salah satu fokus bagi jajaran politisinya yang duduk di kursi legislatif. Pun ketika Sanusi duduk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Malang, kondisi tetap tak berubah.

Memiliki komposisi yang didominasi oleh politisi PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra, DPRD Kabupaten Malang sangat lemah dalam memperjuangkan perda yang ramah dengan kepentingan NU dan ormas Islam. Sanusi seorang ketika menjadi wakil rakyat tentu tidak mampu menyuarakan perubahan, tetapi sayangnya, bahkan sekedar usulan yang membela kepentingan Islam kok ya selama ini hanya terdengar sayup-sayup di gedung dewan. 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Kabupaten Malang sejak 2003 hingga 2017 telah mengesahkan 99 perda. Dan tak satupun dari perda itu yang bersentuhan langsung dengan syariat maupun syiar Islam yang selama ini digawangi oleh NU dan ormas Islam lain. Umat dinilai sebagai komoditas politik yang hanya menarik didekati ketika suksesi sebuah jabatan politik.

Salah satunya, belum ada perhatian yang serius bagi hak guru ngaji dan kalangan pejuang pendidikan Islam di akar rumput. Belum lagi berbicara soal masjid, muadzin, dan pesantren.

Tahun lalu, Sebanyak 9.037 guru ngaji se Kabupaten Malang, Jawa Timur menerima bantuan dana insentif total sebesar Rp 2,2 miliar atau hanya 1,7 persen dari total APBD senilai 3,8 Triliun.

Bila dilihat dari jumlah guru ngaji di Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 15 ribu orang, bantuan itu  sangat jauh dari ideal. Penerima bantuan tahun 2016 yang hanya 9.037 orang itu menerima Rp 250 ribu/orang/tahun. Bantuan itu juga digilir. Setiap tahun mereka yang telah menerima bantuan berganti dengan rekan sesama guru ngaji lain yang belum mendapat jatah. Insentif bagi kalangan pengajar ngaji itu bisa menjadi tolok ukur bagi komitmen pemerintah terhadap syiar Islam.

Padahal, tak sedikit kota dan kabupaten yang mulai memberikan perhatian khusus kepada perkembangan syiar Islam di wilayahnya. Misalnya, Perda Miras di Kota Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dst. Ada juga Perda Madrasah Diniyah (Madin) yang telah ditetapkan di Kabupaten Pasuruan maupun Kabupaten Situbondo dan sedang dibahas di Kabupaten Lumajang.

Apakah kepentingan Islam harus dibela secara politik?

Dalam pandangan akademisi NU, HM Misbahus Salam, di kalangan pakar politik Islam, terdapat tiga arus besar pendapat. Pertama, bahwa Islam secara empirik telah mendirikan negara-negara Islam, tetapi tidak membakukan bentuk dan sistem negara Islam. Islam telah memberikan etos politik yang bersifat universal dan prinsip-prinsip nilai yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan dan bentuk negara yang mungkin berbeda-beda, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat (al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimoqratiyah: Dr. Abd. Hamid al-Anshari, 1980). 

Kedua, Islam merupakan agama dan negara (al-Islam din wad daulah). Alasannya kekuasaan pemerintahan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Karena masalah negara dan sistem pemerintahannya itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam, maka tidak ada reka-reka politik yang dapat membuat sistem-sistem baru yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya. (Abu A'la Maudud, Nadlariyat al-Islam al-Siyasah). 

Dan ketiga, Islam itu hanya mengurus agama (din fahasbu). Argumentasinya bahwa dakwah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW hanya dakwah diniyah semata, tidak dicampuri oleh urusan politik dan tidak pula bertujuan membentuk negara. Apabila risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad menuntut kepemimpinan di tengah-tengah kaumnya, dan kekuatan juang (sulthan) di tengah-tengah pengikutnya, maka hal itu sama sekali bukan berarti kepemimpinan politik atau kekuasaan pemerintahan, tetapi kepemimpinan agama yang jauh dari kepentingan kekuasaan. Tokoh pendapat ini yang populer adalah Dr. Ali Abdurraziq, salah seorang qadli mahkamah syari'ah dan menteri wakaf  Mesir dalam karya tulisnya "al-Islam wa Ushul al-Hukm". 

Menurut Munawir Sadzali, dalam bukunya Islam and Govermental System, menyimpulkan bahwa di dalam Islam tidak terdapat pembakuan sistem pemerintahan, tetapi Islam telah memberikan prinsip-prinsip atau etika dasar dalam melaksanakan pemerintahan. Dus prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai macam sistem pemerintahan yang ada. 

Adapun prinsip-prinsip atau etika dasar yang digariskan Islam untuk dijadikan pedoman bagi para pemegang kekuasaan, termasuk raja, sultan, presiden, gubernur, bupati dan juga dijadikan standar penilaian rakyatnya untuk mengukur kredibilitas para pemimpinnya adalah : kejujuran dan tanggung jawab (as-shidqu wa al-amanah), keadilan (al-'adalah), permusyawaratan (as-syura), kesetaraan (al-musawah), kemaslahatan rakyat (al-masalhalih li ar-raiyyah), kebebasan (al-hurriyah), persaudaraan atau kesatuan (al-ukhuwah). Tujuh prinsip ini agar diaplikasikan oleh para pemimpin untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. 

Selama kita masih hidup dalam sebuah negara, tidak mungkin menghindar dari proses dan dinamika politik. Apalagi kalau merujuk kepada pendapat al-Ghazali dalam al-Iqtishad fi al-I'tiqad tentang hubungan antara agama dan kekuasaan politik. Menurutnya, eksistensi sulthan (berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan akhirat.

Dengan argumen ini, al-Ghazali telah menarik wilayah politik ke dalam dimensi yang "spritual dan esoterik". Penegasan ini dikemukakan dengan kalimat "wajibnya Imam merupakan kewajiban agama. Agama adalah dasar dan sulthan adalah penjaganya. Berdasarkan qaul (pendapat) tersebut bahwa wacana pemikiran dan tindakan politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dari agama. Agama dalam pengertian ini semestinya menjadi nilai (value) dan etika politik. Dan hal ini harus menjadi catatan penting bagi setiap politisi di Kabupaten malang. 

Dari beberapa pendapat Ulama itu, titik tekannya adalah kemaslahatan rakyat. Dan perda-perda yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah walaupun bernuansa syariah atau bernuansa ajaran agama seperti hari Nyepi di Bali dan perda lain yang berkaitan dengan Islam harus menjadi agenda prioritas. Selama penetapannya dapat memberikan rasa aman, terjaganya toleransi, dan diputuskan secara institusional tentu dampaknya akan positif bagi kalangan akar rumput.

Pemerintah Kabupaten Malang secara konstitusi berkewajiban melaksanakan program yang sejalan dengan intensifikasi spritual melalui pendalaman agama masing-masing sepanjang tidak mengurangi hak dan tidak mengganggu kepentingan agama lainnya. Karena ketidakseimbangan dalam hal ini dapat mengakibatkan instabilitas di wilayah Kabupaten Malang dalam jangka panjang.

Akhiron, semoga Abah Sanusi masih (dan selalu) NU selama menjabat sebagai pemimpin Kabupaten Malang. Setidaknya agar menghapus preseden bahwa NU hanya dimintai restu dan dipijak ketika hendak menggapai sebuah jabatan politik saja. (*)

oleh: Zulham Akhmad Mubarrok, Sekretaris LTN PC NU Kabupaten Malang, Pemimpin Redaksi NUkita.id

*)Tulisan ini adalah opini dan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sudut pandang organisasi.

Berita Lainnya

berita terbaru

Menyorot Polri Lawan Hoax

11/03/2018 - 23:59

berita terbaru

MCA: Munafiqun Cyber Army

02/03/2018 - 09:17

berita terbaru

Medan Budaya Santri Zaman Now

09/11/2017 - 17:59

Comments